KAMPURUI.com, BUTON – Keterlambatan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Pemotongan Dana Desa (DD) 2024, di Kabupaten Buton memicu kekhawatiran dikalangan masyarakat dan aparatur . Menyikapi persoalan ini, Abdul Zainuddin Napa menyebut bahwa masalah ini bukan semata kesalahan pemerintah saat ini, melainkan meruapakan “dosa warisan” dari Pemerintahan terdahulu yang mewariskan kebijakan keuangan yang buruk.
Zainuddin menyatakan bahwa Pemerintahan sekarang berada dalam “perangkap” yang dibuat oleh Pemerintahan sebelumnya, terutama terkait pinjaman besar yang diambil Pemda Buton untuk membangun Infrastruktur.
“Ironisnya, infrastruktur yang dibangun dengan dana pinjaman tersebut, kini banyak yang mangkrak seperti jalan, gedung dan proyek-proyek lain yang tak kunjung selesai hingga kini,” ujar mantan Kadis Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton itu, saat ditemui kediamannya beberapa waktu lalu.
Menurut pensiunan ASN Buton ini, yang seharusnya difokuskan untuk mempercepat pertumbuhan ekonom, baik jangka pendek maupun panjang, justru bersampak pada rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan besarnya pembayaran bunga serta cicilan pokok utang setiap bulannya selama 5 tahun.
“Sumber dana utama seperti Dana Alokasi Umum (DAU) kini lebih banyak dialokasikan untuk pembayaran utang, bukan untuk pembangunan ekonomi atau pelayanan publik,”ucapnya.
Zainuddin, juga menyebut budaya politik transaksional yang berkembang di Buton, terutama saat Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan Pemilihan Legislatif (Pileg). “Banyak elit politik menggunakan pendekatan money politik meraih suara tanpa gagasan dan visi yang kuat. Akibatnya setelah terpilih mereka lebih fokus mencari cara mengembalikan biaya kampanye mereka, bahkan mencari keuntungan pribad,”tegasnya.
Lebih lanjut Zainuddin mengungkapkan bahwa sistem politik transaksional ini telah merusak nilai-nilai pembangunan,”Dana yang seharusnya dimanfaatkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pelayanan publik justru dipakai untuk kegiatan yang menguntungkan segelintir pihak,”katanya.
Dia juga menginggatkan bahwa masalah ini perlu segera ditangani dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
“Momentum Pilkada 2024, harus menjadi titik balik. Masyarakat perlu memilih pemimpin berdasarkan gagasan dan program yang jelas, bukan karena transaksi uang,”jelas Zainuddin.
Menurutnya, jika politik transaksional ini tidak dihentikan, daerah akan terus menjadi korban.”hak-hak masyarakat akan terus tergerus, dan pembangunan yang mereka harapkan hanya akan menjadi angan-angan,”pungkasnya.
Masalah ini, kata Zainuddin harus menjadi refleksi bagi masyarakat, Buton agar lebih kritis dalam memilih pemimpin.
“Sudah saatnya kita mengakhiri lingkaran politik transaksional yang hanya menguntungkan segelintir orang, dan mulai membangun masa depan daerah dengan politik gagasan,”tutupnya. (Adm).
