DAERAH

Pemkab Buton Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem Terbaik di Sultra

143
×

Pemkab Buton Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem Terbaik di Sultra

Sebarkan artikel ini
Terlihat Pj Bupati Buton La Haruna, didampingi Ketua dan wakil ketua DPRD Buton, Kapolres Buton dan perwakilan Kejari Buton, foto bersama usai paripurna HUT Kabupaten Buton, diaula kantor DPRD Buton.

KAMPURUI.com, BUTON – Pengentasan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) menurun pada tahun 2024 ini, sebab menurut data turun sebesar 1,75 persen. Pada tahun 2023 besaran kemiskinan ekstrem pada posisi 0,85% dan pada tahun 2024 posisinya 0,35%.

Hal tersebut di dikatakan Penjabat (Pj) Bupati Buton La Haruna SP.,M.Si ketika membacakan sambutannya saat sidang paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) Buton ke 65 dan hari jadi Pasarwajo sebagai Ibukota Kabupaten Buton ke 21, di aula kantor DPRD Buton. Rabu (03/07/2024).

Masih kata dia dalam hal kolaborasi pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, Kabupaten Buton pada tahun 2024 turun sebesar 1,75% dimana tahun 2023 besaran kemiskinan ekstrem pada posisi 0,85% dan pada tahun 2024 turun sebesar 0,35%.

Terlihat Pj Bupati Buton La Haruna.,SP.,M.Si saat menjabat tangan seluruh anggota DPRD Buton usai Paripurna HUT Kab. Buton Ke-65

“Capaian ini menempatkan Kabupaten Buton sebagai Kabupaten dengan progresivitas kinerja penurunan Angka kemiskinan ekstrem terbaik pertama di Sulawesi Tenggara di mana tahun 2023 berada pada posisi kedua setelah kota Kendari,” ujarnya.

Namun lanjut kepala dinas holtikultura dan perkebunan provinsi Sulawesi Tenggara ini, yang menjadi perhatian adalah soal kemiskinan di mana presentasi Penduduk miskin pada bulan Maret 2023 mengalami peningkatan 0,1% dibandingkan kondisi pada bulan Maret 2022.

Selain itu indikator inflasi menjadi indikator yang terus diupayakan kestabilannya untuk menjaga daya beli masyarakat. utamanya stabilitas harga beberapa kebutuhan pokok terus ditekan melalui pasar murah, peningkatan ketersediaan Komoditas utama masyarakat dan pemberian subsidi harga kebutuhan pokok sehingga indeks perkembangan harga terkendali untuk semua komoditas.

Dengan tegas dirinya juga menegaskan dari upaya tersebut ada kemajuan yang telah diraih namun ada pula agenda pembangunan menjadi tantangan dan memerlukan kerja keras agar berjalan dengan optimal kedepannya.