DAERAH

Ombudsman Sultra Beri Penilaian Hasil Kepatuhan Kepada Pemkab Buton

147
×

Ombudsman Sultra Beri Penilaian Hasil Kepatuhan Kepada Pemkab Buton

Sebarkan artikel ini
Terlihat Pj Bupati Buton Drs Mustari, M.Si saat menerima hasil penilaian Kepatuhan dari Ketua Ombudsman Sultra Mastri Susilo, S.Pd.

KAMPURUI. com. BUTON  –  Ombudsman perwakilan Sulawesi Tenggara, memberikan hasil penilaian Kepatuhan tahun 2023 lalu, kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton. Kegiatan yang bertempat aula kantor Ombudsman Sultra, pada Senin siang kemarin (19/2/2024).

Hasil penilaian tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Buton, Drs Mustari, M.Si oleh Kepala perwakilan Ombudsman Sulawesi Tenggara, Mastri Susilo, S.Pd.

Dalam arahannya Pj. Bupati Buton menyampaikan bahwa ASN adalah pelayan masyarakat sehingga orientasi bekerja adalah untuk kepentingan masyarakat dan berharap kedepan pelayanan yang ada di Buton segera bisa perbaiki dalam waktu dekat sehingga semakin baik.

“Secara substansial memang kita ASN itu sebenarnya harus melayani bukan dilayani. Saya kira sudah jelas apa yang disampaikan tadi, mudah-mudahan OPD yang hadir pada hari ini mencatat dan kedepan kita naikan, kalau bisa kita berada di posisi hijau karena masih ada kelonggaran waktu sehingga pelayanan kita bisa perbaiki,” jelasnya.

Sambung Pj. Bupati dirinya berharap kepada Ombudsman agar terus bisa memberikan saran, masukan dan pendampingan sehingga pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Buton bisa menjadi lebih baik.

“Saya berharap komunikasi dengan Ombudsman terus terjaga dan kami butuh pendampingan. Saya kira tahun 2023 bisa menjadi pelajaran bagaimana kita memperbaiki sehingga kita lolos dari zona merah.

Di kesempatan yang sama Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Tenggara menjelaskan Ombudsman Sultra siap memberikan pendampingan secara khusus untuk peningkatan penilaian pelayanan publik agar di tahun 2025 tidak ada lagi Kabupaten/Kota di Sultra yang berada di zona merah.

“Dalam Penyelenggaraan Opini Publik Tahun 2025 kami punya target dari 17 Kabupaten/Kota itu 10 hijau dan tidak ada yang merah. Tapi Ombudsman tidak bisa menaikkan begitu saja tanpa ada dukungan untuk melakukan perbaikan aspek-aspek penilaian. Itulah sebabnya kami mengundang para Kepala Daerah untuk hadir agar ada komitmen dalam melakukan perbaikan pelayanan. Sehingga jika nilai belum memuaskan akan menjadi titik start ke depan untuk menjadi lebih baik,” jelas kata Mastri Susilo.

Pada kegiatan tersebut turut hadir para Kepala Dinas Buton diantaranya Kadis DPMPTSP Ir. H. Mustamlin Daly, Plt. Kepala Dinas Sosial La Naji, Kadis Kesehatan Syafaruddin, S.K.M., M.Kes. Kaban Kesbangpol dr.H. Muhamad Zamni, M.Si., Kasatpol PP La Ode Muharram, S.E., M.Si., Plt. Kadis Kominfo Alimuddin Matu, S.Pd., M.Si., Kabag Organisasi H. Abdul Rais, SP, Kabag Umum Muhammad Basri, S.STP., M.Si., Kabag Pemerintahan La Juara, S.E., Perwakilan Dinas Catatan Sipil, Perwakilan Dinas Pendidikan, dan Kepala Puskesmas Wakaokili.