KAMPURUI.com, BUTON – Pernyataan Penjabat (Pj) Bupati Buton, La Haruna, SP.,M.Si yang sebelumnya dirinya berjanji akan membongkar secara terbuka praktik pengalihan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024, ternyata tidak sejalan dengan tindakan.
Pasalnya pada rapat yang digelar pihak Pemkab Buton, yang dipimpin langsung La Haruna beserta seluruh para Kepala OPD dan Kabag ke Rujab Bupati, Senin (7/10/2024). Namun, rapat yang awalnya diklaim akan melibatkan wartawan justru berlangsung tertutup dengan pintu terkunci. Seolah-olah menutup rapat informasi agar tak ketahuan dari publik.
Meski para pejabat hadir, wartawan dilarang masuk, hal ini jelas bertolak belakang dengan pernyataan Pj Bupati La Haruna yang dimana dirinya akan membeberkan dugaan pengalihan APBD. Rapat tersebut semakin menambah misteri siapa yang bertanggung jawab atas pengalihan anggaran yang membuat TPP ASN tidak terbayar.
Saat keluar dari rapat, La Haruna menghindar dari pertanyaan awak media/wartawan terkait soal kejelasan pembayaran TPP. Dirinya melempar tanggungjawab kepada Sekda dan Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Jangan saya yang jawab, biar Pak Sekda atau Ibu Susi Plt Kepala BPKAD yang jelaskan secara teknis,” ucap La Haruna.
Padahal sebelumnya, Pj Bupati Buton La Haruna begitu berapi-api di group-group media sosial (Medsos WA) menyatakan bahwa ia akan melibatkan wartawan untuk mengungkap siapa dalang di balik kisruh APBD. Namun, janji tersebut tampak hanya sebatas kata-kata tanpa aksi nyata.
Sebelumnya La Haruna sempat mengungkapkan adanya pengalihan anggaran ASN sebesar Rp 28 miliar ke proyek fisik, selain dana TPP yang hingga kini belum cair. Namun, hingga kini belum ada kejelasan siapa pelaku pengalihan tersebut.
“Nanti Senin kita buka semua,” ujarnya, yang ternyata hanya berujung pada rapat tertutup.
Diketahui, hingga rapat tersebut berakhir, publik dan awak media masih belum mendapatkan kejelasan tentang siapa dalang di balik pengalihan anggaran tersebut. Sementara itu, ASN Buton terus menanti kepastian pembayaran TPP yang menjadi hak mereka pada tahun 2024 ini.
