KAMPURUI.com, BUTON – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Buton, mencatat angka stunting tahun 2024 kemarin mencapai 21.32 persen berdasarkan Metode Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Angka ini diperoleh dari pengukuran bulan Juni 2024 yang mencakup 97 persen dari total balita di wilayah Kabupaten Buton.
“Dimana kalau target Nasional stunting 14 persen, sehingga kalau kita Kabupaten Buton saat ini masih diatas target,”ujar Sub Koordinator Bimdal Gizi Kesjaar, Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, Dinkes Buton Rasdiyanti.,S.KM.,MPH saat ditemui ruang kerjanya, Selasa (14/1/2025).
Namun diakuinya menurutnya pengukuran pada bulan Oktober 2024 tidak maksimal, karena hanya mencakup lebih dari 80 persen balita. Sehingga salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat kehadiran balita di Posyandu.
“Banyak orang tua yang tidak membahwa anaknya ke Posyandu karena berbagai alasan. Seperti lagi bekerja di kebun atau mengandalkan petugas kesehatan untuk datang kerumah,”jelasnya.
Rasdiyanti menegaskan penurunan angka stunting tidak hanya menjadi tanggungjawab Dinas Kssehatan, meski pihaknya telah melakukan berbagai intervensi spesifik, seperti pemberian makanan tambahan (PMT) kepada Ibu hamil dan balita dengan resiko gizi buruk, kontribusi Dinkes hanya 30 persen terhadap upaya penurunan stunting.
Sebanyak 70 persen sisanya adalah tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. Ini termaksud penyediaan sarana air bersih, Sanitasi serta pendidikan gizi di tingkat masyarakat.
Dirinya juga menyeroti pentingnya pendampingan rutin ke Posyandu, agar anak-anak yang rutin ke Posyandu lebih mudah dipantau. Tapi sayangnya, yang jarang datang justru rata-rata berada dalam kondisi stunting.
Tahun ini, data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) di Kabupaten Buton masih dalam tahap pengumpulan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Kementrian Kesehatan. Rosdiyanti mengatakan hasil survei akan meanjadi acuan Nasional, meliputi data e-PPGBM sudah menggambarkan kondisi lokal secara rinci.
Sementara itu, penurunan stunting Nasional untuk tahun 2025 ini, telah direvisi oleh BAPPENAS, meski angka pastinya untuk Kabupaten Buton belum bisa ditentukan.
“Provinsi Sulawesi Tenggara, menargetkan penurunan stunting hingga 18 persen, dan kita menunggu arahan lebih lanjut untuk daerah,”jelasnya.
Olehnya itu, dirinya berharap Kepala Desa/Lurah dan aparat Kecamatan dapat lebih proaktif dalam mendukung pelaksanaan program stunting.
“Posyandu adalah pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Desa/Kelurahan harus memiliki peran besar dalam memastikan keberlanjutan program ini,”tegasnya.
Sebagai penutup, dirinya mengajak seluruh pihak untuk bekerja secara bersama-sama demi menekan angka stunting di wilayah Kabupaten Buton.
“Kita harus bergerak bersama, mulai dari Ibu hamil (Bumil) hingga balita. Sebab pencegahan sejak dini adalah kunci keberhasilan,”tutupnya. (Adm)
